Maraknya Perampasan Hak Ulayat Talonang Oleh Pemkab Sumbawa Barat

Awaluddin   Selasa, 16 Mei 2017   04:35 WIB   PERDA, Sengketa Lahan   Komunitas KAMPONG MUAN BULU MINUNG

Sumbawa- Tanah ulayat komunitas masyarakat adat Pendukuhan Talonang telah diakui secara sepihak sebagai tanah negara oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat melalui SK Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014/NO 88/BPN/HPL/2002. Kemudian Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat memberikan lahan tersebut kepada PT Pulau Sumbawa Agro (PSA)  untuk dijadikan perkebunan pohon sizal kemudian PLT Bupati (Dr. Abdul Hakim) Kabupaten Sumbawa Barat telah merismikan penanaman pohon sizal pada 15-02-2016 silam. Setelah dua tahun perkebunan sizal itu berjalan kemudian dijadikan tempat pembangunan pemukiman transmigrasi oleh PT Pulau Sumbawa Agro (PSA)  .  

Sementara lahan yang telah diakui sebagai tanah Negara itu adalah tanah peninggalan leluhur masyarakat adat Pendukuhan Talonang yang telah dimiliki secara turun temurun dari jaman purbakala. Menurut datu talonang ( Jamaluddin m. Amin) putra tunggal sejarah asal usul tanah ulayat pendukuhan talonang itu  Kemudian Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (H. Abdul Hamid S.Pd) dengan staf ahli hukum Pemda (Hirawansyah Sh.Mh) kabupaten Sumbawa barat melapaorkan masyarakat Pendukuhan Talonang kepada kapolres Kabupaten Sumbawa Barat secara pidana dengan tuduhan bahwa masyarakat adat Pendukuhan Talonang telah mengklaim wilayah Hak Pengelolaan Lain (HPL) sebagai tanah ulayatnya. Padahal menurut SK Bupati kab. Sumbawa Barat tahun 2014/NO 88/BPN/HPL/2002 didalamnya sudah jelas menyatakan mengenai batasan-batasannya antara lain,  Brang Talonang,Brang Mune,Brang Tatar,Brang Liang She,Brang Tongo Loka.

Kata dari Pak Sayfullah salah satu warga Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang Beru, Kabupaten Sumbawa Barat,“ perusahaan telah memberikan uang senilai 5 (lima) juta perorang oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (H. Abdul Hamid S.Pd). padahal uang tersebut tidak pernah diterima oleh masyarakat asli dari pendukuhan Talonang melainkan para karyawan PT Pulau Sumbawa Agro (PSA) itu sendiri. Yang hanya numpang tinggal di waliyah kami dan,“

Sehingga, ktua adat pendukuhan talonang bapak (Jamaluddin Amin) beserta salah satu warganya bapak (Sayfullah) yang di damping oleh salah satu angota PPMAN dari Region Bali Nusra (Febriayan Anindita) untuk segera menyikapi dengan tegas terhadap tindakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   yakni mendatangi ktua komisi I DPRD ( M. Nasir S. T.) kabupaten Sumbawa barat beserta anggotanya dalam hal konvensasi anggara APBD lahan mereka. Sementara hasil hering tersebut memuai hasil yang cukup meyakinkan bahwa tindakan Kepala Dinas transmigrasi Kabupaten Sumabawa Barat ( Dr. Abdul Hakim ) adalah tindakan Pembodohan Pablik, karena anggaran APBD tidak ada sepeserpun terhadap konvensasi lahan tersebut.

Lantas uang yang dibagikan kepada masyarakat pada saat itu adalah uang milik Perusahaan yang telah diberikan oleh pemerintah Desa maupun pemerintah tingkat Kecamatan, melainkan perpanjangan tangan dari Perusahaan sizal yang dijadikan alsan untuk merampas hak masyarakat adat Pendukuhan Talonang dalam sebuah pembangunan pemukiman tranmigrasi.

Pada akhirnya, atas tindakan Kepala Pemerintah Departemen Tranmigrasi ( H. Abdul Hamid S.Pd ) serta PLT Bupati Sumbawa Barat (Dr. Abdul Hakim) akan ditindaklanjuti atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Karena telah bertentangan dengan Putusan MK 35, bahwa Hutan adat bukan lagi hutan Negara dan telah melakukan pembodohan pablik.

TOP